Tanggung jawab sosial

Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya.Ada tiga kepentingan dalam perencanaan sumber daya manusia (SDM), yaitu: 1. Kepentingan Individu. 2. Kepentingan Organisasi. 3. Kepentingan Nasional. Sekarang kita membahas tentang kepentingan organisasi sebagai tanggung jawab sosial.Perencanaan SDM harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi dan kepentingan nasional. Tujuan perencanaan SDM adalah menghubungkan SDM yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Perencanaan Organisasi Perencanaan Organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Peramalan SDM dipengaruhi secara drastis oleh tingkat produksi. Tingkat produksi dari perusahaan penyedia (suplier) maupun pesaing dapat juga berpengaruh. Meramalkan SDM, perlu memperhitungkan perubahan teknologi, kondisi permintaan dan penawaran, dan perencanaan karir. Kesimpulannya, PSDM memberikan petunjuk masa depan, menentukan dimana tenaga kerja diperoleh, kapan tenaga kerja dibutuhkan, dan pelatihan dan pengembangan jenis apa yang harus dimiliki tenaga kerja. Melalui rencana suksesi, jenjang karier tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan perorangan yang konsisten dengan kebutuhan suatu organisasi. Contoh kasusnya: "Pemkot Bahas Strategi Pengembangan Pendidikan" JAYAPURA-Untuk membahas perkembangan dunia pendidikan di Kota Jayapura dala tiga tahun terakhir, Wakil Wali Kota Jayapura, DR. H. Nuralam, SE, M.Si melakukan pertemuan dengan Dewan Pendidikan Kota Jayapura, Senin (26/9). Wakil Wali Kota Jayapura, DR.H.Nuralam,SE,M.Si, mengatakan, sejumlah persoalan pendidikan dibahas dalam pertemuan tersebut utamanya menyangkut strategi pengembangan pendidikan di Kota Jayapura. Diakuinya, dari pertemuan dengan Dewan Pendidikan Kota Jayapura, berbagai persoalan masih menjadi kendala pengembangan pendidikan di kota ini. Salah satunya yaitu masih adanya sekolah yang masih sangat minim fasilitas pendidikan. Parahnya lagi, sekolah tersebut menurut Wakil Wali Kota justru berada di tengah kota dan bukan di daerah pinggiran kota. “Kami sengaja mengundang Dewan Pendidikan Kota Jayapura untuk membahas strategi pengembangan pendidikan. Banyak hal yang kami bahas, mereka sudah melaporkan pelaksanaan kegiatan pendidikan selama 3 tahun terakhir di semua tingkatan pendidikan,” ungkapnya kepada wartawan usai pertemuan itu di ruang kerjanya, Senin, (27/9). Dengan kondisi seperti itu, menurutnya patut mendapatkan perhatian serius untuk dilakukan pembenahan. Pasalnya, sebagai mana diketahui, Kota Jayapura merupakan Ibu Kota Provinsi Papua yang seringdisebut sebagai barometer dalam segala bidang pembangunan, salah satunya barometer pendidikan. Yakni, yang dalam hal ini setiap lulusan dan sumber daya manusia (SDM) mulai dari SD,SMP sampai SMA/K, seharusnya Kota Jayapura yang terbaik se-Tanah Papua. Meski demikian, dirinya mengakui bahwa dari keterangan pihak Dewan Pendidikan Kota Jayapura bahwa secara keseluruhan lulusan di semua tingkatkan pendidikan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan meski belum 100 persen hasilnya baik, dan ini bagaimana ditingkatkan agar lulusan pendidikan minimal 99 persen untuk semua tingkat kelulusan pada tahun-tahun kedepannya. “Memang ada berbagai upaya yang harus kita lakukan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dewan Pendidikan Kota Jayapura, dan Pemerintah Kota Jayapura supaya SDM di Kota Jayapura kedepannya mampu bersaing dalam segala aspek kehidupan. Kita lihat sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas yang kita harus benahi tahun 2012 mendatang,” tegasnya. Ditambahkan, salah strategi yang dijejaki Pemerintah Kota Jayapura saat ini adalah meminta partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN dan BUMD dan pihak perbankan untuk turut memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan melalui program kerja pihak BUMN/D dan perbankan. Yang mana melalui program Corporate Social Responsibilty. Dimana, disini pihak BUMN/D dan perbankan bagaimana memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi peserta didik yang ekonominya kurang mampu, supaya anak-anak ekonomi lemah juga bisa mampu mengenyam pendidikan dengan mereka yang punya ekonomi mapan. “Pimpinan perbankan sudah siap membantu dan ini dimulai tahun depan, kami tentunya sudah punya data terhadap anak-anak ekonomi tidak mampu yang akan diberikan beasiswa,” pungkasnya. Maka, bisa diambil kesimpulan bahwa kasus diatas merupakan wujud wirausaha atau perusahaan kecil dalam menjalankan tanggung jawab sosial terhadap konsumen dan lingkungan sekitar.